Alumni Kelompok Cipayung Dukung Program Pemantapan Ideologi Pancasila

Ahmad Basarah

JAKARTA - Alumni kelompok cipayung bertandang ke Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedatangan mereka untuk membicarakan sejumlah persoalan negara khususnya yang berkaitan dengan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ahmad Basarah mengatakan, keinginan untuk berbincang dengan Presiden Jokowi karena dalam enam bulan terakhir melihat ada persoalan yang tengah dialami bangsa dan menjadi ujian bersama, khususnya dipicu oleh permasalahan penistaan agama.

"Kita harus memantapkan kembali mental ideologi bangsa. Kita harus mengembalikan kembali kehidupan berbangsa dengan kembali mengacu pada proklamasi 17 Agustus 1945, dan Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Ahmad, Selasa (21/2).

Ahmad menjelaskan, alumni kelompok Cipayung mengharapkan konsensus bernegara tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kebijakan pemerintah yang akan membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) merupakan langkah konkret dalam memantapkan kembali konsensus bernegara Indonesia.

Selain itu, Ahmad menerangkan bahwa praktik demokrasi politik yang kita laksanakan saat ini telah membuka peluang teradinya artikulasi politik yang sangat ekstrem seperti liberalisme, fundamentalisme, komunisme, sektarianisme, radikalisme, dan terorisme serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. 


Penyimpangan dari praktek demokrasi ini mengambil bentuk nyata dalam menguatnya politisasi sara dan fenomena berita bohong (hoax) dalam proses pembangungan demokrasi saat ini.

Fenomena ini tentu tidak hanya dapat mengoyak sendi-sendi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, tapi juga berpotensi menimbulkan segregasi (pengasingan) sosial yang kontra produktif bagi pemantapan integrasi sosial politik sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang dicita-citakan.

"Karena itu, diperlukan langkah-langkah evaluatif terhadap pelaksanaan sistem demokrasi kita saat ini agar bersesuaian dengan jatidiri dan karakter bangsa Indonesia," ujarnya.

Ketua Umum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mahfud MD mengatakan, kesepakatan menguatkan kembali ideologi negara yaitu Pancasila memang menjadi hal penting yang harus dilakukan semua pihak bukan hanya oleh Pemerintah.

Dengan keanekragaman penduduk di Indonesia, hidup bersama di dalam keberbedaan tetap harus dijalankan dengan damai. Walaupun, dengan perbedaan ini tetap harus memperjuangkan aspirasi kelompok masing-masing, tapi sesuai dengan koridor demokrasi yang diapagari oleh penegakan hukum.

"Demokrasi ini jalan, tapi nasionalisme Pancasila sebagai dasar negara harus diperkuat sebagi dasar aturan main bersama," ujar Mafud. (Sumber: republika.co.id)