"Dalam setiap pilkada, warga negara memiliki kehendak bebas dalam menentukan pilihan politiknya sesuai hati nurani, sehingga intimidasi maupun politik uang harus dihindari dari penyelenggaran pilkada," kata Sekjen Ikatan Sarjana hukum Katolik Indonesia (ISKA) Jones Joko, di gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2017).
Dia menjelaskan, intimidasi tersebut yaitu adanya sejumlah oknum yang mengarahkan seseorang untuk memilih salah satu pasangan calon. Selain itu, menghalangi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Umumnya intimidasi yang dilakukan saat pencoblosan nantinya itu penghalangan dan pengarahan untuk memilih salah satu paslon," ujar Joko.
Joko menuturkan, saat kampanye kemarin, dia mendapat laporan tindakan intimidasi di beberapa wilayah dan dirasakan oleh masyarakat terutama umat Katolik di Indonesia.
"Intimidasi itu sudah kelihatan ada sebelum pencoblosan. ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia, paling banyak laporan sih intimidasinya ketika kampanye kemarin terjadi di Jakarta," jelas dia.
Untuk mencegah adanya intimidasi lanjutan, pihaknya telah membuka layanan untuk menampung perlakuan intimidasi atau kecurangan saat pilkada serentak 15 Februari 2017.
"Kami sudah menyiapkan online service, untuk pengaduan masyarakat, dalam hal ini seluruh masyarakat dapat mengadu bukan hanya umat Katolik, layanan pengaduan ini pun terpusat di satu nomor yakni 085-2054-57811," ucap Joko.
Senada dengan itu, Sekretaris Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Veronica Wiwiek Sulistyo menjelaskan, laporan banyaknya intimidasi yang dirasakan saat pilkada di Jakarta tidak dapat terpisahkan dari memanasnya suhu politik di Jakarta.
"DKI menjadi salah satu tempat pilkada yang banyak diamati ini terkait suhu politiknya akibat isu ras yang membuat menjadi salah satu memanasnya pilkada. Untuk itu saya mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk intimidasi dan money politic agar tegaknya supremasi hukum," ujar dia.
Dia berpesan kepada masyarakat Indonesia dan umat Katolik untuk turut menciptakan pilkada yang damai dan aman.
"Saya imbau masyarakat dan warga Katolik mari wujudkan kondusivitas jelang pilkada," kata dia.
Ormas Katolik yang menyatakan sikapnya terkait pilkada ini terdiri dari Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PP PMKRI), Pengurus Pemuda Katolik (PP Pemuda Katolik), pengurus pusat ikatan Sarjana katolik Indonesia (PP ISKA), Dewan Pengurus Pusat Wanita-Wanita Katolik Republik Indonesia (DPP WKRI), dan Sekretaris Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI).
________________
Darius Leka, SH/www.liputan6.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berbicara adalah hak asasi manusia dari setiap individu, tetapi gunakan hak itu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta budaya lokal yang membangun. Salam kasih. Admin