Semua umat yang memiliki hak pilih diharapkan menggunakan haknya dalam pesta demokrasi pada 15 Februari mendatang. “Gereja diharapkan ikut aktif dalam semua tahapan Pilkada. Ini sebagai ungkapan rasa tanggung jawab mengembangkan dan memperkokoh bangunan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.
Menurut Mgr Sensi, Gereja juga siap menginspirasi dan mengawal pelaksanaan Pilkada dengan suara etika dan moral. Agar siapapun yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik.
Menjelang Pemilu, Pilpres, dan Pilkada, lanjut Mgr Sensi, Gereja Katolik turut ambil bagian dalam edukasi politik kepada umat. “Umat pasti akan diedukasi lewat surat-surat Gembala, baik KWI maupun dari Uskup di masing-masing keuskupan. Ini biasanya berupa panduan moral yang membentuk ‘suara hati’ sebagai instansi batin seseorang dalam menentukan pilihan sikap yang penting.”
Selain itu, Gereja Katolik juga membekali umat dengan wawasan tanggung jawab politik dan keterampilan untuk membuat pertimbangan moral, serta keberanian mengambil pilihan keputusan berlandaskan suara hati yang murni. Metode katekese dan seminar biasanya dipakai untuk maksud ini. “Termasuk dalam edukasi politik umat ialah melawan isu golput, politik uang, kampanye hitam, kecurangan, penipuan, dan pembodohan. Umat juga dididik untuk bersikap sportif menerima realitas hasil Pilkada. Umat juga harus siap memberi dukungan kepada siapapun yang terpilih, meski bukan jagoannya,” demikian Mgr Sensi.
_________________________________
Darius Leka, SH/ Sumber Tulisan: Majalah HIDUP Edisi 6 Tanggal 5 Februari 2017
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berbicara adalah hak asasi manusia dari setiap individu, tetapi gunakan hak itu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta budaya lokal yang membangun. Salam kasih. Admin