Musrembang yang dibuka secara resmi oleh Walikota Depok, KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan saksikan oleh Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, perwakilan Gubernur Jawa Barat, Kementeri Dalam Negeri sebelumnya telah dilaksanakan Musrembang RKPD di tingkat Kelurahan, Musrembang RKPD di tingkat Kecamatan, Forum OPD dan selanjutnya di tingkat Kota Depok.
Menurut Walikota Depok, pelaksanaan Musrembang Kota ini menjadi hal yang sangat penting, karena Musrembang Kota merupakan bahan untuk penyusunan RKPD dan RKPD merupakan acuan utama penyusunan APBD yang akan di bahas bersama antara legislatif dan eksekutif.
“Musrembang ini dilaksanakan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi, mempertajam dan menyepakati prioritas pembangunan dan program maupun kegiatan daerah,” ujar Walikota Depok, Muhammad Idris, dalam sambutannya.
Idris menjelaskan, terdapat beberapa rencana prioritas pembangunan di Kota Depok tahun 2018 mendatang. Antara lain: Peningkatan infrastruktur layanan dasar permukiman; Pengembangan kepariwisataan; Peningkatan daya saing ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dan daya saing UMKM; dan Pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan.
Selanjutnya, Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; Optimalisai pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan pencemaran air; Pengurangan kawasan kumuh dan penataan kawasan heritage; Penanganan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan; Peningkatan kualitas ketahanan keluarga, Optimalisasi peran RW dan Posyandu; Peningkatan perluasan akses layanan kesehatan; Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah; serta Peningkatan kemudahan dalam akses membaca bagi masyarakat.
Idris menjelaskan, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) akan berupaya keras mewujudkan 10 janji semasa kampanye dan 30 program unggulan yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 lalu.
Bukan hanya merealisasika tiga program unggulan tersebut, Idris menambahkan, akan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dan fasilitas publik. “Kita mengajak pada semua stakeholder terutama pada mereka sahabat-sahabat di bidang usaha supaya punya perhatian juga kepada Kota Depok. Karena kita masih perlu bantuan baik dari pusat, provinsi, atau pun pelaku-pelaku usaha di Kota Depok,”ujarnya.
Belum lagi, kata dia, menyelesaikan persoalan kota seperti kemacetan, jalan-jalan rusak, banjir, ketertiban, garis sepadan sungai atau setu, dan permasalahan kota lainnya. “Kita membutuhkan kerja sama pada semua pihak untuk membuat Depok lebih nyaman dan kualitas pelayanannya pada masyarakat lebih baik lagi.”
Idris juga menyebut angka pertumbuhan kebutuhan anggaran dari pendapatan daerah tahun 2014-2016 rata-rata pertahun 6,25 persen. Sedangkan, imbuh dia, untuk pertumbuhan angka perbelanjaan daerah sebanyak 8,16 persen.
“Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan daerah adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan survey tahun 2016, IPM Kota Depok mencapai angka 79,60. Nilai tersebut terus naik jika dibandingkan tahun 2015 yaitu 79,11. Hasil rekapitulasi sementara kebutuhan anggaran tahun 2018 usulan Musrenbang dan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja langsung itu sekitar Rp1,9 triliyun. Sedangkan rencana pendapatan tahun 2017 itu Rp2,377 triliyun yang digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, diharapkan ke depan kita terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah demi meningkatan pelayanan di Kota Depok. Hal ini membuktikan prestasi dari masyarakat Kota Depok dan keberhasilan pembangunan di Kota Depok, sehingga masyarakat Depok semakin unggul dan religius,” terang Idris.
Walikota Depok menambahkan, pada tahun 2018, selain untuk pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan di Kota Depok juga difokuskan pula pada rencana pembangunan taman kota, rumah sakit wilayah timur serta peningkatan kualitas pelayanan sumber daya manusia baik sektor kesehatan melalui peningkatan kualitas layanan puskesmas 24 jam, PONED dan rawat inap. Fokus pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan guru sekolah dan guru mengaji, peningkatan dan penguatan kader posyandu/pospindu serta RT, RW dan LPM. Selain itu, pada tahun 2018, salah satu prioritas pembangunan adalah mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan pembangunan pada wilayah perbatasan.
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mengurangi kesenjangan antar wilayah yang pada akhirnya gap IPM antara kecamatan dapat berkurang,” tutup Idris.
Sementara Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna yang resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Depok mengatakan keinginan Kota Depok untuk memiliki Alun-alun luas dan representatif akan segera terwujud. Pembangunan Alun-alun Kota Depok akan dimulai 2018 di GDC Depok, anggara yang disiapkan Rp160 miliar. Alun-alun itu nantinya dibangun di atas lahan seluas 3 hektar di kawasan Grand Depok City (GDC), Cilodong, yang nantinya bukan sekedar alun-alun, namun ada fasilitas lain untuk menunjang kegiatan masyarakat, perekonomian dan termasuk fasilitas bagi kaum disabilitas dan tempat ibadah.
“Dana sebesar itu bukan hanya untuk membangun alun-alun saja tapi seluruh fasilitas dan prasaran pendukung juga akan disiapkan termasuk pembuatan ruang pamer untuk produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tetapi juga tempat ibadah seperti masjid, gereja dan yang lainnya, ujar Pradi.
Sekarang dalam penyelasain pembelian lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Alun-alun tersebut termasuk pembuatan desain yang diharapkan menjadi salah satu sarana berkumpul, bermain, olahraga dan lainnya untuk masyarakat Kota Depok di masa mendatang.
Kegiatan Musrenbang Kota Depok tahun 2017 kata Pradi tentunya diprioritaskan pembangunan dalam pengembangan ekonomi kota termasuk memperhatikan sektor UMKM, ujarnya tanpa memperkcil peranan sektor pembangunan infrastruktur, lahan terbuka hijau, kota layak anak dan lainnya.
“Kami akan menyiapkan tempat khusus untuk gerai UMKM sehingga hasil olahan atau produksi UMKMdapat dipasarkan dengan baik dan dapat bersaing hasil olahan dari wilayah lain”, ujarnya.
__________________________
Darius Leka, SH (Utusan dari FKUB-Gereja Katolik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berbicara adalah hak asasi manusia dari setiap individu, tetapi gunakan hak itu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta budaya lokal yang membangun. Salam kasih. Admin