Wakil Presiden Jusuf Kalla |
“Karena itulah maka dibutuhkan suatu
cara konsisten, bagaimana Pemilu itu berjalan baik, baik daripada
Pilkadanya atau Pemilunya apalagi tentu dari sisi keamanan. Karena
itulah maka kehadiran dan kesatuan kita semua di sini haruslah menjadi
bagian untuk menjaga keamanan dan kesatuan bangsa itu agar terjadi suatu
proses yang baik,” pesan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kepada
peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan
Pilkada Serentak Tahun 2017, di Hotel Bidakara, Selasa (31/1/2017).
Belajar dari Pilkada serentak tahun
2015, Wapres mengungkapkan, konflik-konflik yang terjadi pada saat
kampanye sangat kecil, karena tidak ada pola politiknya. Meskipun tak
dipungkiri masih ada gesekan-gesekan terjadi di media sosial, dengan
banyaknya hoax bertebaran.
“Artinya adalah bahwa (yang terjadi) isu sosial masyarakat, dan itu berbeda,” ucap Wapres.
Namun, Wapres mengakui, gesekan terjadi
pasca penghitungan suara hasil Pilkada serentak saat itu, dimana pihak
yang kalah tidak setuju dengan hasilnya. Untuk itu Wapres mengimbau agar
unsur pengamanan tetap harus waspada pada Pilkada tahun ini, terutama
setelah diumumkannya hasil penghitungan suara.
“Jadi konfliknya atau gesekannya,
pengalaman yang lama, terjadi itu setelah pelaksananaan Pilkada itu.
Jadi artinya pihak keamanan, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan agar
berhati-hati bukan hanya setelah tanggal 15 (Februari), tapi dua minggu
setelah itu juga, pada saat proses pengumuman di KPU daerah atau
apapun,” imbau Wapres.
Menurut Wapres, gesekan yang terjadi
pada pengalaman tahun 2015 karena alasan personal, pihak yang tidak
setuju berasal dari keluarga ataupun kelompok tertentu.
Wapres pun berharap pada Pilkada
serentak tahun ini tidak terjadi gesekan-gesekan besar yang menimbulkan
keresahan di masyarakat.
“Yang kita khawatirkan ialah jangan
terjadi masalah-masalah seperti sara, suku, agama, kelompok dan
sebagainya, agar jangan terjadi, dijaga jangan terjadi, sehingga hal itu
tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari,”
tegas Wapres.
Wapres mencontohkan kasus pada Pilkada
di DKI Jakarta yang memiliki resiko tinggi, karena suara yang dihasilkan
di daerah ini pada akhirnya menjadi suara nasional. Namun, Wapres
menekankan, apapun yang terjadi, agar gesekan yang timbul menjelang
Pilkada di Jakarta dapat diselesaikan di ranah hukum, sehingga
menciptakan ketenangan.
“Karena itulah maka apabila terjadi
masalah-masalah, lebih cepat dibawa ke ranah hukum daripada kemudian
berlarut ke masalah lain,” pesan Wapres.
Wapres pun mengajak semua pihak, baik
dari kalangan masyarakat, keamanan, penegak hukum, para pejabat dan juga
kepala daerah untuk menjalankan proses demokrasi melalul Pilkada
serentak ini dengan sebaik-baiknya.
“Harapan kita ialah demokrasi yang kita
ingin tegakkan di negeri ini
dapat berjalan dengan proses yang baik. Karena demokrasi hanya dapat
tumbuh apabila prosesnya berjalan dengan baik pula. Karena itulah
dibutuhkan suatu rasa kebersamaan yang adil antara kita semua maka
terjadi proses yang baik,” imbaunya.
Dalam kesempatan itu Wapres
mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu yang telah menjalankan tugasnya
dengan baik, dan ia pun berharap Pilkada serentak tahun ini berjalan
lancar.
“Semoga dapat berjalan dengan aman, dengan doa kita semua,” tutup Wapres.
Hadir dalam Rakornas Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo serta perwakilan dari 101 daerah di Indonesia,
mulai dari Panglima Kodam, Komandan, Kodim, Kapolda, Kapolres, Kajati,
Kajari, gubernur, wali kota, hingga bupati. (KIP, Setwapres)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berbicara adalah hak asasi manusia dari setiap individu, tetapi gunakan hak itu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta budaya lokal yang membangun. Salam kasih. Admin