JAKARTA - Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 bukan hanya kontestasi politik. Ia adalah panggung besar di mana demokrasi diuji, dan sayangnya, juga dilukai. Di tengah popularitas program dan kinerja Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), muncul gelombang kampanye yang tidak lagi berbicara soal visi, tetapi soal identitas. Sentimen keagamaan dijadikan senjata pamungkas untuk menggagalkan terpilihnya kembali seorang pemimpin hanya karena ia berbeda keyakinan.
Jajak pendapat dari Lingkaran Survei Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia
menunjukkan penurunan dukungan terhadap Ahok menjelang putaran kedua. Bukan
karena kinerjanya buruk—justru 65% publik menyatakan puas—melainkan karena ia
adalah seorang non-Muslim. Ini adalah anomali demokrasi: ketika kualitas
dikalahkan oleh prasangka.
Sebagai seorang aktivis kerasulan awam, saya melihat ini sebagai panggilan
mendesak bagi Gereja dan umat Katolik untuk tidak tinggal diam. Ajaran Sosial
Gereja menegaskan bahwa politik adalah panggilan luhur untuk memperjuangkan
kesejahteraan bersama (bonum commune), bukan alat untuk memecah belah
atau menebar kebencian. Ketika agama dijadikan alat kekuasaan, kita dipanggil
untuk mengembalikan agama pada esensinya: pembebasan, bukan penindasan.
Pastor Yohanes Kristoforus Tara, OFM, dari Komisi JPIC, menyebut eksploitasi
agama dalam Pilkada ini sebagai bentuk paling vulgar dari politik sektarian. Ia
mengecam keras larangan menyolatkan jenazah hanya karena pilihan politiknya.
“Biarkan orang mati dengan bebas menghadap Tuhan,” ujarnya. Ini bukan hanya
soal hak politik, tetapi soal martabat manusia.
Ahmad Syafii Maarif, tokoh Muslim moderat, juga menyuarakan keprihatinan
yang sama. Ia menyebut bahwa agama telah “dijual dengan harga murah.” Ketika
tempat ibadah dijadikan panggung kampanye kebencian, kita semua—apapun
agamanya—harus bersuara.
Kerasulan awam Katolik tidak boleh hanya hadir di ruang liturgi. Kita
dipanggil untuk terlibat aktif dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan
inklusif. Kita harus menjadi suara kasih di tengah kebisingan kebencian,
menjadi jembatan di tengah jurang perpecahan, dan menjadi saksi bahwa iman
sejati tidak pernah memecah, tetapi menyatukan.
Pilkada DKI 2017 adalah pelajaran pahit. Tapi dari luka itu, kita bisa
menumbuhkan harapan. Harapan bahwa umat beriman dari berbagai latar belakang
bisa bersatu melawan politik identitas. Harapan bahwa demokrasi bisa kembali
pada akarnya: kedaulatan rakyat, bukan dominasi mayoritas.
✍️ Oleh: Darius Leka, S.H., M.H., Advokat
& Aktivis Kerasulan Awam Gereja Katolik
#kerasulanawam
#gerejauntukdemokrasi
#ajaransosialgereja
#tolakpolitikidentitas
#kasihmelawankebencian
#100persenkatolik100persenindonesia
#martabatmanusia
#solidaritaslintasiman
#agamauntukperdamaian
#cintaallahuntukdunia

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berbicara adalah hak asasi manusia dari setiap individu, tetapi gunakan hak itu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta budaya lokal yang membangun. Salam kasih. Admin