Rabu, 05 April 2017

Ketika Agama Dijual Murah; Panggilan Kerasulan Awam di Tengah Politik Identitas

Eksploitasi sentimen agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi cermin buram demokrasi kita. Dalam artikel ini, Darius Leka, S.H., M.H., mengulas bagaimana kerasulan awam Katolik terpanggil untuk menegakkan keadilan, merawat kebangsaan, dan mewartakan kasih Allah di tengah politik identitas yang memecah belah.

JAKARTA - Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 bukan hanya kontestasi politik. Ia adalah panggung besar di mana demokrasi diuji, dan sayangnya, juga dilukai. Di tengah popularitas program dan kinerja Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), muncul gelombang kampanye yang tidak lagi berbicara soal visi, tetapi soal identitas. Sentimen keagamaan dijadikan senjata pamungkas untuk menggagalkan terpilihnya kembali seorang pemimpin hanya karena ia berbeda keyakinan.

Jajak pendapat dari Lingkaran Survei Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan penurunan dukungan terhadap Ahok menjelang putaran kedua. Bukan karena kinerjanya buruk—justru 65% publik menyatakan puas—melainkan karena ia adalah seorang non-Muslim. Ini adalah anomali demokrasi: ketika kualitas dikalahkan oleh prasangka.

Sebagai seorang aktivis kerasulan awam, saya melihat ini sebagai panggilan mendesak bagi Gereja dan umat Katolik untuk tidak tinggal diam. Ajaran Sosial Gereja menegaskan bahwa politik adalah panggilan luhur untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama (bonum commune), bukan alat untuk memecah belah atau menebar kebencian. Ketika agama dijadikan alat kekuasaan, kita dipanggil untuk mengembalikan agama pada esensinya: pembebasan, bukan penindasan.

Pastor Yohanes Kristoforus Tara, OFM, dari Komisi JPIC, menyebut eksploitasi agama dalam Pilkada ini sebagai bentuk paling vulgar dari politik sektarian. Ia mengecam keras larangan menyolatkan jenazah hanya karena pilihan politiknya. “Biarkan orang mati dengan bebas menghadap Tuhan,” ujarnya. Ini bukan hanya soal hak politik, tetapi soal martabat manusia.

Ahmad Syafii Maarif, tokoh Muslim moderat, juga menyuarakan keprihatinan yang sama. Ia menyebut bahwa agama telah “dijual dengan harga murah.” Ketika tempat ibadah dijadikan panggung kampanye kebencian, kita semua—apapun agamanya—harus bersuara.

Kerasulan awam Katolik tidak boleh hanya hadir di ruang liturgi. Kita dipanggil untuk terlibat aktif dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Kita harus menjadi suara kasih di tengah kebisingan kebencian, menjadi jembatan di tengah jurang perpecahan, dan menjadi saksi bahwa iman sejati tidak pernah memecah, tetapi menyatukan.

Pilkada DKI 2017 adalah pelajaran pahit. Tapi dari luka itu, kita bisa menumbuhkan harapan. Harapan bahwa umat beriman dari berbagai latar belakang bisa bersatu melawan politik identitas. Harapan bahwa demokrasi bisa kembali pada akarnya: kedaulatan rakyat, bukan dominasi mayoritas.

️ Oleh: Darius Leka, S.H., M.H., Advokat & Aktivis Kerasulan Awam Gereja Katolik

 

#kerasulanawam #gerejauntukdemokrasi #ajaransosialgereja #tolakpolitikidentitas #kasihmelawankebencian #100persenkatolik100persenindonesia #martabatmanusia #solidaritaslintasiman #agamauntukperdamaian #cintaallahuntukdunia #shdariusleka #reels #foryou #fyp #jangkauanluas @semuaorang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berbicara adalah hak asasi manusia dari setiap individu, tetapi gunakan hak itu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta budaya lokal yang membangun. Salam kasih. Admin